Diplomasi Ekonomi Menlu: dari Jualan Penduduk Sampai Ekspor

Diplomasi ekonomi jadi prioritas utama dalam penerapan politik luar negara Indonesia di periode 2019- 2024. Guna melaksanakan diplomasi ekonomi, Departemen Luar Negara sudah menyusun sebagian langkah strategis, salah satunya soal penguatan pasar dalam negeri.

" Indonesia merupakan pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Ini wajib kita peruntukan leverage ataupun energi tawar kita, buat menjalakan kerja sama ekonomi yang silih menguntungkan, baik di tingkatan bilateral, kawasan, ataupun dunia," kata Menlu Retno Marsudi dikala media briefing di Gedung Pancasila Departemen Luar Negara, Jakarta, Selasa( 29/ 10/ 2019).

Retno meningkatkan, kalau perihal yang wajib diwaspadai merupakan melindungi pasar dalam negeri dari produk yang masuk secara ilegal, ataupun dengan dumping ataupun subsidi produk impor. Langkah berikutnya yang dijalankan dalam diplomasi ekonomi merupakan memantapkan pasar tradisional( negara- negara tujuan ekspor utama) serta terobosan pasar non- tradisional.

Bagi Retno, ASEAN Community diplomasi hendak terus bekerja buat memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis serta silih menguntungkan dengan pasar tradisional Indonesia. Sedangkan itu, langkah terobosan pula hendak dicoba buat menembus pasar non- tradisional lebih banyak lagi.

Tadinya, Indonesia sudah menembus pasar Afrika, lewat penyelenggaraan Forum Indonesia- Afrika( IAF) 2018 serta Diskusi Infrastruktur Indonesia- Afrika( IAID) 2019, bersumber pada perihal tersebut BUMN serta swasta Indonesia hendak terus melanjutkan kerja sama dengan Afrika, paling utama di bidang perdagangan benda serta jasa, dan investasi, tercantum pembangunan infrastruktur serta konstruksi di kawasan tersebut.

" Perihal yang sama pula hendak dicoba dengan kawasan non- tradisional yang lain ialah Amerika Latin, Asia Selatan serta Tengah, Timur Tengah, dan Pasifik," tutur Retno.

Langkah ketiga ialah penguatan negosiasi perdagangan serta investasi. Buat menguatkan akses pasar, dalam 5 tahun ke depan penyelesaian bermacam negosiasi perdagangan semacam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif( CEPA), Perjanjian Perdagangan Leluasa( FTA), serta Perjanjian Perdagangan Preferensial( PTA) dengan bermacam negeri hendak dipercepat.

Langkah keempat ialah promosi terpadu perdagangan serta investasi dan mendesak outbond investment. Promosi ke luar negara hendak dicoba secara sinergis serta sejalan dengan revisi hawa usaha serta investasi di dalam negara, baik di tingkatan nasional ataupun di wilayah sehingga berikan hasil yang konkret.

" Dengan mulainya perluasan BUMN serta zona swasta Indonesia, telah waktunya Indonesia pula meningkatkan kebijakan outbond investment ke luar negara yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional," jelasnya.

Ke depan, bermacam perjanjian investasi bilateral pula hendak difokuskan buat melindungi investasi Indonesia di luar negara secara adil.

Tidak hanya itu, Indonesia pula hendak terus menjadi fokus pada zona pengembangan ekosistem serta kebijakan yang menunjang pertumbuhan industri pengolahan sumber energi alam.

Diplomasi pula hendak bekerja buat mendesak produk unggulan yang berorientasi ekspor, dan mendesak pembiayaan proyek infrastruktur serta industri strategis ke luar negara.

Langkah kelima, diplomasi hendak dimaksimalkan buat melindungi kepentingan strategis ekonomi Indonesia, salah satunya menyangkut kelapa sawit. Bagi Retno, kepentingan kelapa sawit Indonesia merupakan perihal fundamental sebab menyangkut hajat hidup 16 juta orang, spesialnya petani kecil serta keluarganya.

" Kita hendak terus menolak bermacam aksi diskriminatif yang diperuntukan terhadap kelapa sawit, sebab bukan cuma merugikan kepentingan nasional, tetapi pula mengecam terpenuhinya kebutuhan kebanyakan populasi dunia hendak minyak nabati yang penuhi kriteria SDGs," paparnya.

Langkah terakhir ialah mendesak ekonomi 4. 0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber energi alam.

Kebijakan ekonomi 4. 0 ini dibutuhkan baik buat tingkatkan produktivitas bermacam industri Indonesia, ataupun buat membuka akses yang kian besar untuk kelompok menengah ke dasar ke pasar internasional.